| 0 comments ]

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk didalamnya telah memuat pendidikan anak usia dini (PAUD). Peraturan ini (SPM PAUD) menurut pihak Kemdikbud seperti dilansir di situs Anggun Paud Kemdikbud, merupakan : "Kado Tahun 2018".

Menurut Bu Ella, Direktur Pembinaan PAUD, Kemdikbud, bahwa PAUD berkualitas dan universal itu akan semakin meningkat seiring dengan lahirnya peraturan pemerintah nomor 2 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM), yang menuntut seluruh pemerintah daerah untuk segera mewujudkan pendidikan anak usia dini berkualitas universal. (Rapat Koordinasi PAUD dan Pendidikan Masyarakat Regional I Wilayah Timur di Mataram, Rabu 14 Februari 2018.

Bu Ella selanjutnya mengingatkan kepada, meski tuntutan penyelenggaraan PAUD semakin tinggi kepala daerah dan pemangku kepentingan agar tetap berhati-hati dalam pendirian lembaga PAUD baru, serta tetap harus memenuhi 8 standar kualitas. Juga mempercepat proses akreditasi PAUD yang sudah berjalan dan terbukti bermanfaat bagi anak-anak usia dini di sekitarnya.

Disamping itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Harris Iskandar, mengatakan bahwa : "SPM Memberikan Angin Segar Bagi PAUD Dan Dikmas". Hadirnya Peraturan Pemerintah no.2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) memberi angin segar bagi pendidikan, khususnya pendidikan nonformal dan pendidikan anak usia dini.

Pasalnya,pendidikan nonformal dan PAUD sering dipandang sebelah mata oleh pemerintah daerah. Demikian seperti disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD dan Dikmas) Harris Iskandar saat mengunjungi dan berdialog bersama Forum PKBM Nusa Tenggara Barat di PKBM AlHusna Lombok, 14 Februari 2018.

Menurutnya, dengan hadirnya SPM ini mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan layanan dasar bagi warganya. Terutama masalah pendidikan.

1. SPM ini mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan layanan dan mengalokasikan dana APBD untuk pendidikan,tak terkecuali pendidikan nonformal dan pendidikan anak usia dini. Karena masih banyak pemerintah daerah yang tidak mengalokasikan APBD untuk pendidikan anak usia dini dan kesetaraan,menggantungkan bantuan pemerintah pusat. Padahal pendidikan nonformal, sangat membantu peningkatan kualitas dan keahlian sumber daya manusia, terutama anak-anak putus sekolah yang notabene kebanyakan dari keluarga tidak mampu dan miskin.

2. Dengan SPM ini pemerintah daerah bisa meningkatkan layanan pendidikan kesetaraan dan paud di daerah masing-masing. Dana pusat bisa menjadi stimulan,dan daerah bisa mengalokasikan secara maksimal. Pemerintah daerah dan pelaku pendidikan masyarakat agar membantu administrasi dan memenuhi 8 standar pendidikan serta terakreditasi. Setiap tahun pemerintah pusat mengalokasikan anggaran ke daerah, asalkan daerah tersebut meminta. Tahun ini rencananya ada BOP untuk kesetaraan, tugas bapak ibu pengelola membuat lembaganya minimal memenuhi 8 standar pendidikan, setidaknya terakdetisi. Karena itu salah satu standar mutu pendidikan dan syarat mendapatkan bantuan.

Pada kunjungan ke SKB dan PKBM sebagai rangkaian dari agenda Rakornas PAUD dan Dikmas itu,Harris menyampaikan bahwa pihaknya pada akhir tahun ajaran ini akan meluncurkan kurikulum berbasis kompetensi bagi pendidikan kesetaraan,sebuah sistem modul belajar mandiri,seperti belajar di Universitas Terbuka. Juga tengah memperjuangkan agar pelaku pendidikan masyarakat diperhatikan pemerintah dan masuk dalam undang-undang. Tenaga pendidik nonformal agar tersertifikasi dan mendapatkan tunjangan, terkendala oleh Undang-undang guru dan dosen. Karena tidak menyebutkan tutor, pamong atau berbagai istilah tenaga pendidik di nonformal, oleh karena itu ke depan kami berjuang agar UU guru & dosen menyebutkan tenaga pendidik nonformal, dan kita saat ini berjuang agar tenaga pendidik mendapatkan tunjangan dan saat ini tinggal menunggu ACC dari presiden, demikian menurut Pak Harris.

Sedangkan di penghujung tahun 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy pernah mengatakan dirinya (pihaknya) sudah merancang anggaran dengan menambah Rp 500 miliar pada anggaran 2018.Menurutnya sesuai arahan presiden sudah dianggarkan Rp3,5 triliun untuk BOP, yang itu mencapai sekitar 5 juta lebih siswa PAUD. Dan tahun depan inshaa Allah kita akan menambah setengah triliun lagi jadi Rp 4 triliun untuk PAUD.

Meski demikian, peningkatan anggaran tersebut barulah berpaku di tingkat pusat. Muhadjir mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk turut meningkatkan anggaran dalam bidang PAUD.

Karena memang kebijakan ini ada di masing-masing daerah, tapi ibu negara mengimbau agar kabupaten dan kota syukur-syukur juga provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk PAUD, khususnya memberi tunjangan kepada guru yang sekarang belum memadai. Dengan adanya peningkatan anggaran tersebut, Muhadjir berharap dapat lebih menyejahterakan guru, terutama guru PAUD.

Tentunya dengan harapan, supaya guru bisa sejahtera dan mendapatkan perlakuan yang setara dengan guru pada umumnya agar lebih bergairah agar bisa mendidik anak lebih maksimal lagi, demikian menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Terkait permasalahan Tunjangan Insentif Guru Paud ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan honor kepada guru-guru pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan cara melalui Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia ( Himpaudi) yang akan menyalurkan honor itu kepada guru-guru PAUD.

Anies menjelaskan, pemberian honor untuk guru melalui perhimpunan atau asosiasi guru bukanlah hal yang aneh. Selain ke Himpaudi, Anies menyebut Pemprov DKI juga memberikan hibah kepada beberapa perhimpunan guru.

Di Jawa Timur, angin segar untuk guru-guru Paud berhembus, pasalnya Guru PAUD (pendidikan anak usia dini) se-Jatim bakal mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan. Program bantuan tersebut saat ini sedang diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim 2018.

Wakil Ketua DRPD Komisi E Jatim Suli Daim mengatakan, usulan bantuan untuk para guru PAUD tersebut saat ini masih dibahas. Jika disepakati, setiap guru PAUD akan memperoleh Rp 200 ribu per bulan. Jumlahnya 10 ribu guru. Alokasi anggaran mencapai Rp 19 miliar.

Semoga bermanfaat! Amin Ya Allah Ya Robbal 'Alamin.


Sumber-sumber:
- kemdikbud.go.id
- jawapos.com
- okezone.com
- kompas.com

0 comments

Post a Comment