| 0 comments ]

Besaran Penghasilan atau Gaji Guru Paud pada tahun 2018 di berbagai daerah di Indonesia, tidaklah jauh berbeda terkecuali untuk daerah-daerah tertentu seperti DKI Jakarta. Di daerah khusus Ibukota tersebut, gaji Guru Paud terbilang cukup layak.

Di daerah penulis sendiri yaitu di Kabupaten Ciamis Jawa Barat, kisaran Gaji Guru Paud adalah sekitar Rp. 100.000,- s.d. Rp. 200.000,- per bulan. Contohnya penulis yang juga salah seorang Guru di PAUD (Kober) Tunas Bangsa Kecamatan Kawali Ciamis, sudah biasa menerima gaji bulan sebesar Rp. 100.000,-. Walaupun penulis menjabat tambahan sebagai Kepala Sekolah Paud di Desa yang berbeda yaitu Desa margamulya, alhamdulillah mendapat tambahan sekitar Rp. 200.000,- per bulan.

Fenomena seperti itu ternyata terjadi juga pada guru pendidikan anak usia dini (PAUD) di berbagai daerah di Indonesia contohnya di Cilacap. Dikatakan di sana banyak dari Guru Paud yang digaji sangat minim.

Hal itu terungkap saat acara Gebyar HUT ke 13 Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan di Lapangan Krida Nusantara, Kabupaten Cilacap, Minggu (9/9). Ketua panitia Gebyar HUT ke 13 Muhammad Rodlin mengatakan, secara nominal masih banyak guru-guru yang hanya honornya Rp 100 ribu per bulan.

“Guru PAUD se-Kabupaten Cilacap kurang lebih 2.065 orang, mereka guru-guru yang diafiliasi di HIMPAUDI sama sekali belum punya kesejahteraan, belum dapat tunjangan seperti guru TK, belum ada kesempatan untuk sertifikasi,” ujarnya.

Dikatakannya, dampak yang dirasakan, guru-guru yang awalnya berangkat dari PAUD kemudian melanjutkan pendidikan S1 setelah itu berpindah ke jenjang TK supaya mendapatkan sertifikasi. Jika hal tersebut dibiarkan, nanti PAUD bisa jadi lembaga percobaan.

Menurutnya, nasib para guru PAUD belum bisa menikmati seperti yang dirasa sebagian guru TK. Pihaknya tetap memberikan penghargaan bagi guru yang memiliki dedikasi tinggi bertahan hingga 13 tahun dalam satu lembaga dan lainnya. “Diharapkan itu menjadi momentum awal. Sehingga dari setiap kali kegiatan HUT. Insyaallah ada penobatan guru yang berdedikasi dan punya kreativitas untuk ditampilkan,” katanya.

Sementara itu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut Kepala Dinasnya M.Soleh di Bangka Belitung terdapat 2.000 guru paud honor yang bekerja hanya mendapat penghasilan sekitar Rp.200.000- Rp.250.000 per bulan.

Selama ini pembayaran gaji guru honor PAUD dibiayai dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota melalui APBD dan iuran yang dibayarkan siswa PAUD.

Berbeda dengan guru Paud DKI, DPRD DKI sepakat untuk meningkatkan kesejahteraan guru PAUD di Ibu Kota. Rencana peningkatan kesejahteraan guru PAUD tersebut telah dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan yang sedang dibahas di DPRD.

"Yang terpenting dalam raperda itu adalah efektifitas penyempurnaan pendidikan sampai ke PAUD," ujar Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana, Rabu (16/5/2018).

Pria yang akrab disapa Haji Lulung ini mengatakan, masalah kesenjangan guru PAUD merupakan salah satu aspirasi yang kerap disampaikan warga saat anggota Dewan melakukan reses. Untuk diketahui, gaji guru PAUD di Jakarta selama ini hanya beritar Rp300 ribu-1 juta.




Di Sulawesi Utara (Sulut) lain lagi halnya, sungguh miris nasib guru-guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sulawesi Utara (Sulut). Karena mereka menerima gaji yang sangat rendah. Di tingkat kabupaten/kota guru PAUD hanya menerima gaji Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu per bulan. Sedangkan provinsi masih lebih tinggi Rp 700 ribu.

Pimpinan TK Tumou Tou binaan Badan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (BP PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Provinsi Sulut Meity Moniung mengungkapkan, PAUD-PAUD di Sulut mulai dibentuk 2007.

Awalnya, gaji guru PAUD di provinsi Rp 2,8 juta. Namun, sejak dipindahkan ke pusat pada 2017, gaji guru PAUD hanya Rp 700 ribu. Itu pun sumber dananya dari sumbangan orang tua murid.

Namun Guru PAUD juga patut bersyukur atas upaya keras yang dilakukan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas memperjuangkan meningkatnya keningkatkan kesejahteraan. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) saat ini mencapai 72 persen. Meningkatnya APK PAUD akan dibarengi dengan upaya meningkatkan kesejahteraan bagi guru PAUD.

Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Harris Iskandar mengatakan, dari total 19 juta anak usia dini di Indonesia, baru sekitar 12 juta anak yang sudah mendapatkan layanan PAUD. Harris optimis APK PAUD akan cepat mencapai angka 100 persen dengan adanya Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk PAUD dan dana desa melalui kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.


Sumber:
- satelitpost.com
- kemdikbud.go.id
- sindonews.com
- jpnn.com
- Tribun Bangka



Read More...