| 0 comments ]

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Tanah Air. Upaya memacu kualitas terutama di sektor pengajar. Dirjen PAUD Kementerian Pendidikandan Kebudayaan (Kemendikbud) RI Harris Iskandar menjelaskan, pihaknya masih merancang program pelatihan. Lulusan SMA menjadi target utama.

Selain itu, di sektor lainnya pada tahun 2019, Kemendikbud dipastikan akan menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk pendidikan anak usia dini (PAUD). Hal ini sesuai dengan lahirnya UU no 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terutama akses layanan dasar terkait pendidikan sesuai pasal 5 ayat 3 bahwa kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memberikan layanan pendidikan anak usia dini.

Menurut Direktur Pembinaan PAUD Ella Yulaelawati menegaskan bahwa DAK fisik itu tergantung keseriusan pemerintah daerah dalam mendata dan mengelola PAUD di daerahnya masing-masing. Maka, Ella meminta agar pemerintah daerah mulai pendataan dengan tenggat waktu April 2018 karena diperkirakan akan memakan waktu yang lama.

Menurut keterangan Bu Ella, bahwa prosesnya dinas pendidikan mengajukan rencana dan data ke BAPPEDA lalu masuk secara online di BAPPENAS. Maka segeralah Dinas, pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk membuat dan mengumpulkan data untuk mendapatkan alokasi DAK fisik tahun 2019 nanti. Namun jangan lupa juga bereskan administrasi untuk mendapatkan DAK nonfisik tahun ini.

Sebagaimana diketahui untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu, serta untuk membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang adil dan lebih bermutu, pemerintah mengalokasikan dana bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini untuk penyelenggaraan PAUD berkualitas. Berdasarkan data, PAUD yang dikelola pemerintah daerah sebanyak 8.000 lembaga, sementara dikelola masyarakat lebih tinggi mencapai dua ratus ribu lebih.

Dalam rangka Gerakan Nasional PAUD berkualitas tersebut, kata Ella, pemerintah perlu memberikan dukungan dengan menyediakan berbagai bantuan PAUD seperti Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Bantuan Penyelenggaraan PAUD Baru, Bantuan Sarana Pembelajaran PAUD, Unit Gedung Baru (UGB) PAUD, Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD, Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD, dan lain-lain kepada lembaga atau satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat, yayasan/organisasi, pemerintah Daerah, badan keagamaan, dan Satuan Pendidikan Non formal lainnya seperti PKBM, SKB.

Pada tahun 2018 ini, pemerintah memberikan DAK nonfisik bagi PAUD sebesar Rp4,070 triliun. Anggaran itu meningkat dari tahun sebelumnya, pada tahun 2017 sebesar Rp3,58 triliun. Diperuntukkan 6.78 juta anak sebesar Rp600 ribu per anak, PAUD Inklusi sebanyak 13.200 anak, pengembangan mutu lembaga untuk 12.459 lembaga PAUD, peningkatan mutu SDM sebanyak 11.398 orang, serta penataan kelembagaan dan kemitraan.

Menurut Ella, prinsip pemanfaatan DAK Non fisik BOP PAUD itu harus tepat sasaran dalam mendukung operasional penyelenggaraan PAUD secara efektif dan efisien. Juga yang terpenting, kata Ella, dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola secara tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

Berdasarkan data Kemendikbud, pada tahun 2017-2018 angka partisipasi kasar (APK) anak usia dini mencapai 74,28 persen naik 2,8 persen dari 72,38 persen tahun lalu, desa memiliki PAUD sebanyak 78% dari total 80.476 desa yang ada di seluruh Indonesia. Sedangkan jumlah lembaga PAUD seluruh Indonesia 228.140, peserta didik 5.694.388 naik 21,2 persen dari tahun lalu yang hanya mencapai 4.698.245. Lembaga PAUD terakreditasi 22.991 naik 59,74 persen dari tahun lalu yang mencapai 14.392.

Namun satu hal patut dicatat, sesuai keterangan dari Bu Ella Yulaelawati, bahwa pengajuan bantuan dana itu tetap harus berdasarkan data. Karena itu buatlah data sesuai kebutuhan lapangan. Jangan meminta dana tetapi tidak memiliki data dan perencanaan.



Sumber :

- kemdikbud.go.id

0 comments

Post a Comment