| 0 comments ]

Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta Sopan Adrianto mengatakan, semua guru pendidikan anak usia dini (PAUD) di DKI bernaung di bawah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi). Menurutnya, Himpaudi satu-satunya organisasi yang menaungi guru-guru PAUD.

Senada dengan hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mungkin langsung memberikan honor kepada guru-guru pendidikan anak usia dini (PAUD). Dia menyebut Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia ( Himpaudi) yang akan menyalurkan honor itu kepada guru-guru PAUD.

Anies menjelaskan, pemberian honor untuk guru melalui perhimpunan atau asosiasi guru bukanlah hal yang aneh. Selain ke Himpaudi, Anies menyebut Pemprov DKI juga memberikan hibah kepada beberapa perhimpunan guru. Alokasinya itu Rp 23 miliar lewat IGTKI (Ikatan Guru TK Indonesia), guru-guru TK swasta lewat IGTKI, kemudian PAUD lewat Himpaudi.

Saat ditanya mengapa Pemprov DKI memilih Himpaudi untuk menyalurkan honor kepada guru PAUD, Anies hanya menjawab karena Himpaudi adalah perhimpunan guru-guru PAUD. Ya karena itulah himpunan guru-guru PAUD, dan sama juga kami menyalurkan lewat seperti PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), lewat IGTKI, demikian menurut Anies.

Penerima Hibah Rp 40,2 Miliar Pada 2018, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan hibah sebesar Rp 40,2 miliar untuk Himpaudi. Setiap guru di 6.700 PAUD di DKI nantinya akan diberi honor Rp 500.000 per bulan. Hal itu sesuai dengan jumlah PAUD yang diajukan dalam proposal Himpaudi. Sebelum hibah itu dicairkan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan memverifikasi kembali PAUD-PAUD yang dicantumkan dalam proposal itu. Apabila alamat yang dicantumkan palsu, Pemprov DKI tidak akan mencairkan hibah tersebut untuk guru PAUD yang bersangkutan.

Pemberian dana hibah Rp 40,2 miliar oleh Pemprov DKI Jakarta kepada Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau Himpaudi DKI Jakarta yang sempat menuai polemik, menurut Bu Netti (Ketua Himpaudi), hal tersebut dinilai wajar karena Himpaudi merupakan lembaga sosial yang tak memiliki cukup dana untuk membangun atau menyewa gedung sekretariat. Bantuan atau insentif yang diberikan pemerintah hanya cukup untuk memenuhi gaji para guru.

Terkait, Kantor Himpaudi yang menumpang di PT Tegap Mitra Nusantara di Poltangan, Jakarta Selatan, Bu Netti mengatakan, tidak hanya Himpaudi DKI Jakarta, sejumlah Himpaudi di daerah lain melakukan hal serupa. Untuk menghemat anggaran, ada ketua Himpaudi di daerah yang menjadikan rumah mereka sebagai kantor sekretariat. Bahkan, ada anggota Himpaudi yang merelakan sebagian ruangan PAUD miliknya menjadi sekretariat Himpaudi. Tidak dipasangnya plang nama karena pemasangan plang nama juga membutuhkan biaya.

Menurutnya bukan hanya di DKI Jakarta, melainkan cukup banyak di beberapa Himpaudi lain yang tidak punya gedung permanen dan kemudian berkantor di tempat yang kemudian diberikan kemurahan hatinya orang yang bisa jadi rumah atau lembaga PAUD.


Perjuangkan honor untuk guru PAUD

Soal penerimaan hibah Rp 40,2 miliar oleh Pemprov DKI, Bu Netti mengatakan, lembaganya telah lama berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yaitu sejak Anies masih menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tak lama setelah Anies menjabat Mendikbud, perwakilan dari lembaganya beraudiensi dengan Anies. Dalam audiensi itu, Netti menjelaskan keadaan yang dihadapi para guru PAUD, termasuk perlakuan diskriminasi yang didapatkan.

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, kata Bu Netti, guru PAUD non-formal bukan merupakan tenaga profesi guru. Hal itu membuat pemerintah tidak bisa memberikan tunjangan guru bagi para guru PAUD non-formal. Dalam setiap pertemuan dengan Anies, Himpaudi terus membahas nasib guru-guru PAUD, termasuk gaji guru PAUD yang terbilang sangat kecil. Bu Netti mengatakan, saat Anies masih menjabat Mendikbud pula perubahan begitu terasa. Insentif yang diberikan pemerintah pusat kepada Himpaudi saat itu naik cukup besar dibandingkan dengan yang diterima Himpaudi sebelumnya.

Selanjutnya Bu Netti menilai, hal itu merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi mengapa Pemprov DKI Jakarta pada kepemimpinan Anies saat ini akhirnya memberikan hibah kepada Himpaudi DKI Rp 40,2 miliar. Anies yang telah terjun ke dunia pendidikan sejak lama juga dinilai tahu permasalahan yang sedang dihadapi para guru PAUD. Pihaknya datang dan menyampaikan ke Pak Anies bahwa peran guru PAUD sangat penting. Baru 6 persen dari 380.000 guru yang diberikan insentif. Kami sampaikan bahayanya jika negara tidak memperhatikan para guru.

Bu Netti mengatakan, masih ada diskriminasi terhadap guru PAUD non-formal. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen menyebut guru PAUD non-formal tidak dikategorikan sebagai tenaga pendidik profesional. Artinya, guru-guru PAUD tersebut tak mendapat tunjangan guru. Menurutnya, meskipun ada bantuan dari pemerintah pusat, bantuan itu hanya untuk 6 persen dari 380.000 guru PAUD yang berada di bawah Himpaudi. Masih ada guru PAUD yang mendapatkan bantuan Rp 100.000 per bulan atau Rp 1,2 juta per tahun. Bahkan, ada yang mengajar tanpa digaji.

Himpaudi juga telah melakukan audensi dengan anggota DPR. Audensi itu bertujuan agar UU Guru dan Dosen yang dianggap diskriminatif untuk guru PAUD non-formal direvisi. Dalam audensi itu, Himpaudi mempresentasikan kondisi guru-guru PAUD yang terjadi hingga saat ini. Kabarnya sudah masuk ke dalam Prolegnas, demikian menurut penjelasan Bu Netti.

Kembali kita kepada keterangan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang pernah bahwa pihaknya sudah merancang anggaran dengan menambah Rp 500 miliar pada anggaran 2018. Menurutnya sesuai arahan presiden sudah dianggarkan Rp3,5 triliun untuk BOP, yang itu mencapai sekitar 5 juta lebih siswa PAUD. Dan tahun depan inshaa Allah kita akan menambah setengah triliun lagi jadi Rp 4 triliun untuk PAUD.

Mendikbud RI mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk turut meningkatkan anggaran dalam bidang PAUD. Karena memang kebijakan ini ada di masing-masing daerah, tapi ibu negara mengimbau agar kabupaten dan kota juga provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk PAUD, khususnya memberi tunjangan kepada guru yang sekarang belum memadai. Dengan adanya peningkatan anggaran tersebut, Muhadjir berharap dapat lebih menyejahterakan guru, terutama guru PAUD.


Sumber-sumber:
- kemdikbud.go.id
- kompas.com

0 comments

Post a Comment